Blog Khusus Untuk Masyarakat Kab.Madina

Maju bersama untuk Kab.Madina

Madina Tidak Akan Maju Bila Dikerjakan Satu Orang

Posted by kabmadina on October 11, 2008

WASPADA ONLINE

Waspada/Munir Lubis
SERAHKAN DOKUMEN: Bupati Madina Amru Daulay  didampingi Kakandepag HM Adlin Damanik ketika menyerahkan dokumen sertifikat kepada salah seorang nazir wakaf di halaman Kandepag di perkantoran Payaloting Panyabungan, Jumat (4/7).

(PANYABUNGAN) – Bupati Mandailing Natal Amru Daulay mengatakan, Madina tidak akan maju apabila dikerjakan satu orang. Pembangunan segala sektor tercapai apabila semua pihak ikut terlibat dan mau bekerja keras, utamanya dalam mengentaskan ketertinggalan yang ada.

“Persoalan yang kita hadapi di Madina cukup banyak, sehingga tidak mengherankan kalau kita memulai pembangunanya dari titik nol. Ada 1.001 persoalan yang harus kita selesaikan, karena di sana-sini banyak kekurangan dan ini terjadi akibat selama ini daerah ini tidak dipikirkan kabupaten induknya Tapsel,” kata Amru Daulay di perkantoran Payaloting Panyabungan, Jumat (4/7).

Hal itu disampaikan ketika menyerahkan 50 persil sertifikat tanah wakaf yang kali pertama kepada nazir wakaf se-Madina. Pemberian sertifikat itu dilakukan Depag sebagai upaya untuk memacu percepatan penyelesaian sertifikat tanah wakaf di daerah itu.

Acara dihadiri unsur Muspida Plus, pejabat teras Pemkab Madina,para KUA kecamatan, pimpinan pesantren, ulama,tokoh masyarakat juga dirangkai dengan peresmian Mushala Al Ikhlas Kandepag Madina yang dibangun secara swadana pegawai Kandepag, bantuan instansi lain dan donatur, yang ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Amru Daulay.

Menurut bupati, agar Madina unggul dalam segala bidang sangat diperlukan kerjasama dan kerja keras dari semua pihak. ” Kalau kita ingin maju, budaya duduk di kedai kopi yang hanya membicarakan hal-hal kurang baik perlu kita hilangkan, mari kita budayakan kembali semangat gotong royong,” ungkapnya.

Setahap demi setahap, kata Amru, Madina sudah maju bahkan pembangunanya sudah melampaui kabupaten induk dan lainnya di Sumut. Sembilan tahun usia Madina ternyata sudah mampu menunjukkan jati dirinya, di mana pembangunan itu sudah menampakkan hasil dan dinikmati masyarakat termasuk di bidang pertumbuhan perekonomian.

Untuk itu harapnya, dalam menapak pembangunan Madina ke depan ini, program kerja keras dan penuh kebersamaan itu perlu lebih ditingkatkan.” Budaya kerja keras yang setiap saat kita kumandangkan perlu lebih di masyarakatkan karena tujuannya untuk kepentingan kemajuan daerah dan masyarakat itu sendiri,” pinta bupati.

Amru Daulay mengaku sangat mendukung pemberian sertifikat dilakukan Kandepag Madina itu karena merupakan upaya perlindungan hukum bagi keberadaan tanah-tanah wakaf sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Dengan pemberian sertifikat kepada waris wakaf, tidak ada lagi ahli waris mempermainkan wakaf atau upaya-upaya kolusi dalam pengambilalihan tanah-tanah wakaf seperti terjadi di daerah lain karena telah terbit sertifikat wakafnya,” sebut bupati.

Sebelumnya Kakandepag Madina Drs HM Adlin Damanik, MAP melaporkan, di daerah itu saat ini terdapat 1183 persil tanah wakaf tersebar di 22 kecamatan dengan luas 331.304,75 M2. Tanah-tanah wakaf diperuntukkan untuk masjid 386 unit, mushala 303 unit, madrasah 204 unit, kuburan 225 buah dan kepentingan sosial lainnya sebanyak 65 lokasi.

Salah satu masalah tanah wakaf di Madina, kata Adlin Damanik, banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat, karena dari total 1.183 tanah wakaf baru 271 lokasi (20,9 persen) sudah bersertifikat, sisanya yang 912 lokasi belum bersertifikat bahkan belum memiliki akta hirar wakaf (AIW).

“Angka ini sungguh sangat memprihatinkan karena sangat jauh di bawah rata-rata Provinsi Sumut yang 44 persen sudah bersertifikat dan amat jauh dari rata-rata nasional yang sudah mencapai 75 persen bersertifikat,” ucapnya.

Pada tahun 2007, lanjut Damanik, Depag bekerjasama dengan kantor Pertanahan Madina dengan didukung dana PIPA dari Kanwil Depagsu sebesar Rp25.000.000 telah mensertifikatkan 50 persil tanah wakaf tersebar di beberapa kecamatan dengan ketentuan alokasi dana Rp500.000 per persil.

Menurutnya, apabila masalah ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan di masa mendatang, seperti adanya tanah wakaf yang tidak diakui lagi ahli waris, tanah itu telah diwakafkan almarhum leluhurnya karena tidak adanya bukti hukum.

Apabila nilai ekonomis tanah semakin hari semakin tinggi, motif-motif bisnis seperti itu dikhawatirkan suatu saat akan menimbulkan masalah bagi eksistensi tanah wakaf di Madina, ujarnya. (a24)
[wns]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: